Muara Teweh – Program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan oleh BKKBN difokuskan pada keluarga akseptor yang tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
“Melalui program prioritas ini diharapkan keluarga akseptor KB dan keluarga beresiko stunting yang tergabung dalam kelompok UPPKA dapat menjadi penggerak, motivator, dan influencer bagi keluarga akseptor lainnya untuk ikut serta dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga,” Ketua Tim Kerja K2PS, Uwanfrid SH mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng pada rapat tersebut, Rabu (21/2/2024).
Selain itu kata Uwanfrid, keluarga akseptor KB dan stunting juga diharapkan dapat mengajak keluarga yang belum ber-KB agar menjadi akseptor KB dan bagi akseptor KB non MKJP dapat beralih menjadi akseptor KB MKJP serta dapat membantu mencegah atau menurunkan angka stunting.
Dikatakannya, pada tahun 2021 BKKBN mengemban tugas baru sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia, yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Dijelaskannya, tindak lanjut dari pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting juga membawa dampak dalam perjalanan program Bangga Kencana, khususnya kepada kelompok UPPKA.
“Kelompok UPPKA diharapkan memiliki peran dalam percepatan penurunan angka stunting melalui kegiatan-kegiatan intervensi terkait stunting,” kata dia.
Sementara, Ketua UPPKA Hayak Bamara Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat Paridah mengatakan Kelompok UPPKA bergerak di sektor usaha kuliner, kerajinan dan jasa yang ramah lingkungan.
“Untuk usaha kuliner, kami dari UPPKA Hayak Bamara Kampung KB Zafar Pirut Desa Luwe Hilir memproduksi kuliner seperti Pentol Lauk Patin, Sambal Lengkong Saluang, Sambal Goreng Kalurang, Otak-Otak Lauk Baung, Ulin-Ulin Jawaw, Stick Tabung, Karupuk Basah Lauk Jaliket, Stick Uhat Pinang dan Stick Kustela Muda,” kata Paridah disela-sela menghadiri rapat bersama BKKBN Perwakilan kalteng di aula Setda lantai I, Rabu (21/2/2024).(ms)
Posted in Barito Utara, Pemerintah