DPRD dan Pemkab Barut Terus Laksanakan Program yang menyentuh masyarakat 

JAKARTA – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Hj Mery Rukaini bersama Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Semester II tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024). 

Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini usai menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan, momentum ini merupakan kegiatan untuk menyamakan persepsi kepada seluruh Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan anggaran.

“Alhamdulillah, Pemkab Barito Utara bersama DPRD Barito Utara hingga saat ini terus melaksanakan program yang menyentuh masyarakat, seperti penyaluran bantuan social, pemberian jaminan social kepada masyarakat serta program-program lainya yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah setempat,” kata kata Ketua Dewan.

Dijelaskan Hj Mery Rukaini, selain pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Presiden tersebut, Pemkab Barito Utara juga telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 10 kali berturut-turut.

“Tentunya ini akan menjadi motivasi bagi kita semua agar pengelolaan keuangan daerah kita akan lebih baik lagi kedepannya,” kata Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo bersama Wakil Presiden RI KH Ma ruf Amin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto. Dan juga dihadiri sejumlah Menteri pada Kabinet Indonesia Maju.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menekankan kepada seluruk Kepala Daerah untuk bisa menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. “APBD ini merupakan uang rakyat, jadi kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya, mengedepankan program-program yang memprioritaskan kepada masyarakat dan tentunya berdampak kepada mereka,” kata Presiden Joko Widodo.

Presiden juga meminta kepada setiap daerah untuk terbuka dan transparan terkait pengelolaan keuangan. Karena untuk menjadikan Indonesia Emas tahunn 2045, kita harus menguatkan pondasi keuangan Negara kita.(ms)